Harga TBS Sawit Anjlok, Ketua DPW FPN RI Riau Desak Pemerintah, KPPU dan APH Usut Dugaan Permainan Harga

PEKANBARU |KORANINDRAGIRIPOS- Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh, menyuarakan keprihatinan mendalam atas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang kembali menghantam kehidupan petani di Riau. Menurutnya, penurunan harga yang terjadi secara drastis dalam waktu singkat patut diduga bukan semata-mata akibat mekanisme pasar, melainkan harus ditelusuri kemungkinan adanya permainan tata niaga yang merugikan petani. (30/5/2026) 

Yang jatuh hari ini bukan hanya harga sawit, tetapi juga harapan ribuan keluarga petani yang menggantungkan hidup dari kebun sawit. Ketika harga ditekan, yang menanggung penderitaan bukan perusahaan besar, melainkan petani kecil di kampung-kampung," tegas Syafri Teguh.

FPN RI Riau mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas persaingan usaha untuk mengusut secara serius dugaan praktik spekulasi, permainan harga, maupun indikasi kartel yang berpotensi terjadi di rantai perdagangan sawit.

Syafri Teguh menegaskan, negara tidak boleh kalah menghadapi dugaan praktik-praktik yang merugikan petani sawit di tingkat hulu. Menurutnya, apabila terdapat indikasi permainan harga yang melibatkan oknum pelaku usaha, baik di sektor pabrik kelapa sawit (PKS), penampung CPO, maupun pihak lain dalam rantai tata niaga sawit, maka hal tersebut harus diusut secara transparan dan tuntas oleh lembaga yang berwenang.

"Negara tidak boleh kalah oleh dugaan mafia tata niaga sawit. Jika benar terdapat pihak-pihak yang bersekongkol memainkan harga sehingga petani terus menjadi korban, maka itu merupakan bentuk penghisapan terhadap masyarakat kecil yang hidup dari hasil kebunnya. Kami mendesak pemerintah, KPPU, dan aparat penegak hukum membongkar siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu," tegas Syafri Teguh.

Ia juga menilai anjloknya harga TBS yang terjadi berulang kali harus menjadi perhatian serius negara karena tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh kelompok-kelompok berkepentingan yang memiliki kekuatan ekonomi besar dalam rantai perdagangan sawit.

"Jangan sampai oligarki ekonomi mengendalikan nasib petani di negeri ini. Jika ada aktor-aktor besar yang diduga turut bermain dan menikmati keuntungan dari jatuhnya harga TBS di tingkat petani, maka negara wajib hadir untuk menghentikannya. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan segelintir kelompok," pungkasnya.

Menurut Syafri, petani selalu menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak saat harga turun, namun sering kali tidak ikut menikmati keuntungan ketika harga komoditas sedang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam tata niaga sawit yang harus segera dibenahi.

"Jangan jadikan petani sebagai korban abadi. Jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menekan harga TBS di tingkat petani, maka itu bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi bentuk ketidakadilan ekonomi yang merampas hak masyarakat kecil," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sawit adalah penopang ekonomi jutaan rakyat dan penyumbang devisa negara yang sangat besar. Karena itu, negara wajib hadir memastikan harga yang diterima petani berjalan secara adil, transparan, dan tidak dikendalikan oleh kepentingan segelintir kelompok.

"Petani sawit tidak meminta dikasihani. Mereka hanya menuntut keadilan atas keringat yang mereka keluarkan setiap hari. Jangan biarkan darah dan air mata petani terus menjadi bahan bakar keuntungan segelintir pihak. Negara harus berdiri di barisan petani," pungkas Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh.(Rilis/Adi Riansyah Siak)