DAMPAK POSITIP PEMBATALAN RENCANA PENGENAAN PPN 12 %

Pembatalan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada barang dan jasa oleh pemerintah telah menjadi sorotan publik. Keputusan ini tidak hanya menunjukkan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tetapi juga mencerminkan kebijakan yang lebih pro-rakyat. Langkah ini dianggap berhasil meredam kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat membebani ekonomi rumah tangga, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.

Tindakan ini turut memberikan dampak positif terhadap citra Pemerintah Prabowo- Gibran, terutama dalam 100 hari pertama masa pemerintahan mereka. Keberanian untuk membatalkan kebijakan yang dinilai tidak populer menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengar dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak heran jika keputusan ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sekaligus memperkuat legitimasi politik mereka di mata publik.

Pada prinsipnya, kebijakan pajak yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak, seperti PPN, selalu menuai respons yang cukup besar di kalangan masyarakat. Pembatalan kebijakan tersebut seolah menjadi respons cepat terhadap keresahan yang berkembang di kalangan masyarakat terkait beban ekonomi yang semakin berat, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah.

Keputusan ini mencerminkan kepekaan pemerintahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Dengan dibatalkannya rencana implementasi PPN 12 persen, Pemerintah Prabowo-Gibran tampaknya ingin menjaga daya beli masyarakat agar tidak terkoreksi lebih tajam oleh kenaikan harga yang bisa timbul akibat pajak baru tersebut.

Kepuasan yang tercatat pada 100 hari pertama pemerintahan ini juga bisa dilihat sebagai indikator positif terkait sejauh mana pemerintah merespons aspirasi dan kebutuhan rakyat. Pembatalan PPN ini tentu menjadi keputusan yang berisiko, tetapi langkah tersebut memperlihatkan upaya pemerintah untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan.

Namun, keputusan ini tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal atas masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Pekerjaan rumah yang lebih besar tetap ada di depan, yaitu bagaimana menjaga keberlanjutan fiskal negara, memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil, dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Pembatalan PPN bisa jadi langkah simbolis yang memperlihatkan perhatian pemerintah kepada rakyat, tetapi tentu harus diikuti dengan kebijakan strategis lainnya untuk memperkuat perekonomian dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama pada kelompok yang rentan terdampak oleh kebijakan ekonomi. Rakyat pun tampaknya merespons positif langkah ini, yang mencerminkan kepuasan terhadap bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran beradaptasi dengan tantangan yang ada, sambil tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Herman & Verdy Bekawesy